You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 Instalasi Listrik di Pemukiman Warga Tambora Disweeping
photo Ilustrasi - Beritajakarta.id

Instalasi Listrik di Jembatan Besi akan Dirazia

Pemerintah Kota (Pemkot) Adminitrasi Jakarta Barat akan melakukan razia jaringan listrik di permukiman padat penduduk Jembatan Besi, Tambora. Rencana sweeping dilakukan karena selama ini banyak terdapat instalasi listrik liar hingga memicu terjadinya kebakaran.

Ini karena instalasi listrik liar dan kabel semerawut, saya akan sweeping secepatnya

Camat Tambora, Djaharuddin mengatakan, pihaknya akan melakukan sweeping jaringan listrik di kawasan padat penduduk tersebut dalam waktu dekat. Pihaknya akan berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, seperti, Polres Metro Jakarta Barat dan PLN rayon Bandengan. 

Cegah Pencurian, DPE DKI Berdayakan Masyarakat

"Ini karena instalasi listrik liar dan kabel semerawut, saya akan sweeping secepatnya. Kami juga akan mengimbau dan menggiatkan warga untuk mengecek instalasi," ujarnya, Selasa (19/1). 

Ia menegaskan, rencana sweeping jaringan listrik di permukiman padat penduduk diputuskan setelah ada hasil penyidikan internal bahwa banyak warga di Jembatan Besi yang melakukan pemasangan listrik secara ilegal. Selain itu, pihaknya juga akan meminta warga untuk membuat jalur evakuasi di setiap rumah untuk mencegah jatuh korban saat terjadi kebakaran. 

"Jadi, rumah tidak boleh tertutup rapat. Minimal ada satu jendela tak tertutup tralis untuk evakuasi," tandasnya. 

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1182 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1156 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye943 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye925 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye844 personBudhi Firmansyah Surapati